Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam peringatan terbarunya menyatakan bahwa konflik hampir tiga tahun antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) telah mendorong lebih dari 21,2 juta orang di seluruh Sudan ke ambang kelaparan parah.
PBB dalam pernyataannya di platform X mengumumkan bahwa kelaparan kini telah dipastikan terjadi di dua wilayah. Lembaga ini juga menambahkan bahwa di daerah-daerah yang intensitas pertempuran menurun, Program Pangan Dunia (WFP) berhasil memperluas bantuan kemanusiaannya, sehingga tingkat kelaparan di wilayah tersebut relatif menurun.
Peringatan ini disampaikan setelah RSF pada 26 Oktober 2024 berhasil merebut kendali kota Al-Fashir, kota terbesar di Negara Bagian Darfur Utara, setelah pengepungan yang dimulai sejak Mei. Memburuknya situasi keamanan telah menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi, disertai laporan luas tentang pelanggaran berat hak asasi manusia oleh pasukan yang menguasai wilayah tersebut.
Dewan HAM PBB pada 14 November juga menggelar sidang darurat khusus untuk membahas situasi Sudan. Dewan tersebut mengecam meningkatnya kekerasan di Al-Fashir dan menyerukan penyelidikan segera terhadap pelanggaran HAM yang terjadi.
Kerusakan dan Dampak Perang
Kota Al-Fashir menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak konflik di Sudan. Pertempuran sengit akhirnya berujung pada penguasaan kota oleh RSF dan memicu gelombang pengungsian besar-besaran. Video-video yang dipublikasikan oleh anggota RSF memperlihatkan pengusiran paksa, pembunuhan, penyiksaan, dan kekerasan terhadap warga sipil.
Puluhan ribu warga telah melarikan diri dari Al-Fashir, sementara rekaman yang beredar menunjukkan adanya pembunuhan, penyiksaan, dan penindasan sistematis terhadap warga tak bersenjata.
Perang Sudan hingga kini telah memperburuk krisis kemanusiaan dan sejak April 2023 menyebabkan puluhan ribu korban jiwa serta sekitar 13 juta orang mengungsi.
Dari total 18 negara bagian Sudan, RSF saat ini menguasai lima negara bagian di Darfur bagian barat, sementara wilayah Darfur utara berada di bawah kendali tentara Sudan. Adapun militer juga menguasai sebagian besar wilayah di 13 negara bagian lainnya, termasuk ibu kota Khartoum.
Seruan PBB untuk Menghentikan Kekerasan
Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, dalam wawancaranya dengan Al Jazeera dari New York, menyerukan agar semua pihak yang bertikai segera menghentikan kekerasan, serta mendesak negara-negara yang mendukung salah satu pihak agar menghentikan campur tangan mereka.
Ia menegaskan: “Ancaman terhadap warga sipil sangat jelas. Merekalah yang menanggung penderitaan terbesar dalam konflik ini. Kami mengecam penargetan warga sipil dan infrastruktur sipil. Pasukan Dukungan Cepat dan tentara Sudan harus menghentikan kekerasan. Negara-negara yang mendukung masing-masing pihak juga harus berhenti menyiram bensin ke api konflik.”
Your Comment